Ekonomi Kerakyatan

Beberapa waktu lalu saya berkesempatan mengkuti dialog interaktif di TVRI Kalimantan Selatan, tema yang di bawakan adalah "Ekonomi Kerakyatan" yang menghadirkan salah satu tokoh nasional Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Dalam dialog interaktif tersebut di bahas secara gamblang apa dan bagaimana sebenarnya teori Ekonomi kerakyatan tersebut, samakah dengan ekonomi islam serta realitas implementasinya bagi masyarakat Indonesia hingga saat ini.

Di dalam sebuah acara dialog interaktif tentu saja momen yang paling seru adalah saat terjadi dialog antara nara sumber serta peserta dialog. Tidak perlu berlama-lama ketika sesion dialog di buka, pertanyaan-pertanyaan seputar Ekonomi Kerakyatan langsung di lancarkan oleh peserta dialog kepada narasumber. Diantara beberapa pertanyaan tersebut misalnya yang di tujukan kepada Anas Urbaningrum ; " Bagaimana mengembalikan semangat bertani di masyarakat karena saat ini banyak petani yang enggan menggarap sawah karena beranggapan bahwa beretani itu jauh dari yang namanya sejahtera". Pertanyaan lainnya misalnya " Apa yang salah dengan kebijakan pemerintah dan bagaimana solusinya terhadap perusahaan-perusahaan tambang yang seharusnya bisa memberi kontribusi lebih bagi daerah penghasil ternyata hanya memperkaya kalangan tertentu, sehingga kesejahteraan yang seyogyanya merupakan prinsip Ekonomi Kerakyatan tidak tersentuh oleh masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar area tambang."

Pertanyaan yang paling menarik bagi saya adalah mengenai membengkaknya biaya gaji PNS atau Pegawai Negeri Sipil yang menyita 60% bahkan sampai 90% dari APBD. Sampai-sampai Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menandatangani surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri perihal moratorium atau penundaan sementara penetapan tambahan formasi untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Ini artinya terhitung sejak 1 September 2011 sampai 31 Desember 2012 atau selama 16 bulan pemerintah tidak melakukan penambahan pegawai.

Beberapa hal yang bisa saya simpulkan dari acara dialog interaktif tersebut antara lain :

1. Pada dasarnya antara ekonomi kerakyatan dan ekonomi Islam itu sama, yaitu sama-sama pro rakyat dengan berprinsif pada keadilan
2. Ekonomi Kerakyatan sudah ada sejak jaman-jaman sebelum sekarang hanya saja implementasinya belum berjalan dengan optimal
3. Perlu adanya kegiatan kontrol yang lebih untuk mengawasi jalannya berbagai kebijakan perihal ekonomi kerakyatan karena pada dasarnya semua kebijakan itu baik hanya saja pelaksanaannya dilapangan terkadang tidak sejalan dengan kebijakan tersebut
4. Pemerintah daerah dan pusat hendaknya lebih profesional dalam menjalankan amanah rakyat serta menghindarkan terjadinya miskomunikasi di era otonomi daerah seperti sekarang.
5. Negara harus lebih bekerja keras memikirkan bagaimana cara agar petani bisa sejahtera sehingga lebih bersemangat menggarap ladang-ladang mereka.
6. Masyarakat harus memperbaharui pola pikir mereka bahwa menjadi PNS bukanlah satu-satunya pekerjaan yang layak untuk di jadikan profesi. Masih banyak pekerjaan lain yang layak untuk di geluti dan menjanjikan.

Tips Menghitamkan rambut, mencegah ketombe dan mengatasi kebotakan :
Tips Kesehatan Rambut

ARTIKEL TERKAIT: